Proyek Pemeliharaan Kantor Kecamatan Cilegon Disorot: Pengecetan Diduga Asal-Asalan Tanpa Dikerok, Keberadaan Konsultan Pengawas Dipertanyakan

Terkini 02 Nov 2026 08:23 • 3 min read • 47 views • By Ali

Share berita ini

Proyek Pemeliharaan Kantor Kecamatan Cilegon Disorot: Pengecetan Diduga Asal-Asalan Tanpa Dikerok, Keberadaan Konsultan Pengawas Dipertanyakan
Proyek Pemeliharaan Kantor Kecamatan Cilegon Disorot: Pengecetan Diduga Asal-Asalan Tanpa Dikerok, Keberadaan Konsultan Pengawas DipertanyakanCILEGON...

Proyek Pemeliharaan Kantor Kecamatan Cilegon Disorot: Pengecetan Diduga Asal-Asalan Tanpa Dikerok, Keberadaan Konsultan Pengawas Dipertanyakan



CILEGON – Pelaksanaan proyek fisik di lingkungan pemerintahan kembali menuai sorotan. Kali ini, proyek Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Cilegon yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2026 disorot akibat dugaan pengerjaan yang tidak sesuai standar teknis.  


Berdasarkan papan kegiatan di lokasi, proyek yang dikelola langsung di bawah Pemerintah Kota Cilegon, Kecamatan Cilegon ini bernilai Rp 180.750.000 dengan pihak pelaksana ketiga yaitu PT Tiga Pilar Madani.  


Pengakuan Pekerja: Cat Lama Main "Timpa" Tanpa Dikerik

Berdasarkan pantauan awak media di lapangan pada Minggu (1/11/2026), proses pengecetan dinding kantor kecamatan diduga kuat mengabaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengerjaan yang benar.  

Dari pengakuan pekerja di lokasi, sebagian besar permukaan dinding lama tidak dikerik atau dikupas terlebih dahulu sebelum dilapis cat baru. Pihak pekerja mengakui bahwa metode yang digunakan hanya menimpa cat lama.  


"Bagaimana bisa bertahan lama kalau kerjanya main timpa begitu? Kalau tidak dikerik total, ya pasti cat barunya bakal gampang mengelupas lagi," ujar salah satu pengamat di lokasi melihat hasil pengerjaan tersebut.

  

Mana Peran Konsultan Pengawas?


Selain metode pengecetan yang dinilai asal, kejanggalan besar juga ditemukan pada papan informasi kegiatan yang tidak mencantumkan nama Konsultan Pengawas.  

Secara aturan pengadaan barang dan jasa, proyek dengan nilai di atas Rp100 juta yang menggandeng pihak ketiga seharusnya didampingi oleh konsultan pengawas atau tim teknis yang mengontrol mutu. Kondisi ini lantas memicu tanda tanya besar di tengah publik: Lantas, siapa yang sebenarnya mengawasi jalannya proyek pemeliharaan beratus-ratus juta rupiah ini? Pantas saja jika pelaksana terkesan leluasa bekerja tanpa kontrol kualitas yang memadai.


📌 Untuk Pihak Kecamatan dan Pelaksana


Kepada Pihak Pelaksana (PT Tiga Pilar Madani):

Pekerjaan pemeliharaan fasilitas negara menggunakan uang rakyat (APBD) seharusnya dikerjakan secara profesional dan penuh tanggung jawab. Jangan mengorbankan kualitas serta ketahanan hanya karena mengabaikan tahapan teknis dasar seperti pengerikan cat lama. Publik berhak mendapatkan hasil bangunan yang rapi, berkualitas, dan sesuai dengan nilai kontrak.


Kepada Pihak Kecamatan Cilegon selaku Pemilik Kegiatan:

Sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan di wilayahnya, pihak kecamatan jangan hanya berdiam diri atau tutup mata. Lemahnya pengawasan di lapangan menunjukkan pembiaran terhadap potensi kerugian anggaran daerah. Jika pelaksana bekerja di luar spesifikasi teknis dan konsultan pengawas tidak jelas, pihak kecamatan wajib segera turun tangan memberikan teguran keras atau menghentikan sementara pengerjaan tersebut.


Hingga berita ini diturunkan, pihak Kecamatan Cilegon maupun pihak pelaksana proyek dari PT Tiga Pilar Madani belum memberikan tanggapan atau respons saat dikonfirmasi terkait dugaan pengerjaan yang tidak sesuai standar tersebut. Sikap bungkam dari pihak berwenang ini semakin memperkuat dugaan lemahnya transparansi dan pengawasan dalam proyek pemeliharaan fasilitas gedung pemerintahan.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Jagad Nusantara

Recent Articles

Popular Articles